Spanyol Gagalkan Kontrak Israel: Gagal Raup Rp 115 Miliar
Spanyol Gagalkan Kontrak Israel, Israel tengah menghadapi sorotan tajam akibat genosida di Gaza, Tepi Barat, Lebanon, dan Suriah. Akibat kekejaman tersebut, reputasi internasional Israel terus merosot. Banyak negara kini memandang Israel sebagai pihak yang mengabaikan nilai kemanusiaan, keadilan, dan hak hidup setiap individu.
Sebagai bentuk penolakan, Pemerintah Spanyol menggagalkan kontrak pengadaan amunisi senilai enam juta Euro atau setara Rp 115 miliar. Pada Kamis lalu, seorang pejabat pemerintah menyatakan bahwa Spanyol akan menarik diri dari perjanjian pembelian senjata dengan perusahaan Israel.
Sikap Tegas Spanyol terhadap Israel
Perlu dicatat, Spanyol merupakan salah satu negara Eropa yang paling vokal mengkritik operasi militer Israel di Gaza. Negara ini bahkan telah memberlakukan embargo perdagangan senjata dengan Israel sejak 2023.
Sejak awal perang yang menghancurkan Gaza pada 7 Oktober 2023, Spanyol secara terbuka menyatakan dukungannya terhadap Palestina. Tak heran jika sikap ini menuai kritik keras dari Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu. Komitmen Spanyol terhadap Palestina bukanlah hal baru. Negara ini secara resmi mengakui negara Palestina bersama Irlandia dan Norwegia pada 28 Mei 2024. Selain itu, Spanyol juga mendukung tuntutan genosida yang diajukan Afrika Selatan terhadap Israel di Mahkamah Internasional (ICJ) pada Oktober 2024.
Spanyol bahkan menunda beberapa ekspor senjata ke Israel. Hal ini menunjukkan bahwa sikap tersebut bukan hanya karena situasi politik saat ini, melainkan bagian dari prinsip diplomatik yang lebih luas.
Kontrak Amunisi yang Dipertanyakan
Pemerintah Spanyol menyatakan tidak akan membeli atau menjual senjata ke Israel di masa mendatang. Saat ini, pemerintah juga sedang mempertimbangkan tindakan hukum terkait kontrak yang telah bocor ke publik.
Secara politis, kontrak ini cukup memalukan bagi Perdana Menteri Pedro Sanchez. Tahun lalu, ia meyakinkan anggota parlemen bahwa Spanyol tidak terlibat transaksi senjata dengan Israel sejak 2023. Kini, parlemen kemungkinan akan kembali menginterogasi dia terkait pernyataan tersebut. Reaksi Keras dari Israel
Sebagai respons, Israel mengecam keputusan Spanyol tersebut. Pada hari Kamis, pemerintah Israel menyebut langkah itu sebagai keputusan yang “mengorbankan keamanan demi kepentingan politik.”
Kementerian Luar Negeri Israel menyampaikan kepada AFP bahwa mereka “mengecam keras keputusan Spanyol untuk membatalkan kontrak dengan perusahaan pertahanan IMI Systems.” Mereka juga mengkritik rencana Spanyol yang berencana menghentikan seluruh kerja sama pertahanan di masa depan.
PBB Soroti Krisis Kemanusiaan Gaza
Sementara itu, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menekankan pentingnya distribusi bantuan kemanusiaan yang bebas dari campur tangan politik dan militer.
Pada Rabu (23/4), juru bicara PBB Stephane Dujarric mengatakan bahwa operasi kemanusiaan PBB harus menjunjung prinsip-prinsip dasar seperti kemanusiaan, netralitas, dan independensi. Pernyataan ini muncul di tengah laporan bahwa bantuan di Gaza akan dialokasikan melalui militer Israel atau perusahaan AS.
Dujarric juga menyuarakan keprihatinan terhadap kondisi kemanusiaan yang semakin memburuk di Gaza. Malnutrisi anak meningkat dua kali lipat dalam beberapa minggu terakhir. Lebih lanjut, akses ke gudang bantuan seperti milik UNICEF di Rafah masih sangat terbatas akibat blokade Israel dan hambatan logistik lainnya. PBB mendesak negara-negara anggota untuk memastikan bantuan dapat disalurkan ke wilayah yang paling membutuhkan.
“Kami juga menyerukan agar negara-negara yang memiliki pengaruh dapat membantu mendorong pembebasan para sandera,” tambah Dujarric.
Aksi Militer Israel Berlanjut
Sejak 2 Maret, Israel menutup seluruh perlintasan ke Gaza dan memblokir masuknya bantuan penting, meskipun laporan kelaparan terus meningkat.
Pada 18 Maret, Israel kembali menggempur Gaza dan secara sepihak mengakhiri kesepakatan gencatan senjata dan pertukaran tahanan yang sempat tercapai pada 19 Januari. Sebagian besar korban adalah perempuan dan anak-anak.
Bahkan, pada November lalu, Mahkamah Pidana Internasional (ICC) mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Benjamin Netanyahu dan mantan menteri pertahanannya, Yoav Gallant.
Baca Juga : Krisis Gaza 2025